Surabaya (12/08/2026) — Kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, Bank Indonesia, akademisi, dan masyarakat menjadi semakin penting dalam mendorong transformasi digital serta memperkuat perekonomian daerah. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Seminar Nasional dan Pengenalan Program Studi S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal yang mengangkat tema “Kolaborasi Digital melalui QRIS untuk Ekonomi Daerah yang Inklusif, Inovatif, dan Berdaya Saing.”
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai institusi strategis, yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), serta PC ISNU Kota Surabaya. Seminar menjadi ruang untuk berbagi perspektif dan pengalaman mengenai pemanfaatan teknologi digital, khususnya QRIS, dalam mendukung penguatan ekonomi daerah.
Dari Bapenda Provinsi Jawa Timur, hadir Nurvan Indra Praja, S.Kom., M.M.T., yang memberikan perspektif mengenai digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Pemanfaatan teknologi pembayaran digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemudahan, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Bank Indonesia melalui Christovenny, Kepala Divisi Implementasi Kebijakan SP & Perlindungan Konsumen, turut memberikan perspektif mengenai kebijakan dan perkembangan sistem pembayaran digital, termasuk pemanfaatan QRIS sebagai instrumen pembayaran yang semakin luas digunakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Perspektif dari sektor perbankan disampaikan oleh Riska Septia Rahayu, Officer Divisi Digital Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Perbankan memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur dan inovasi layanan pembayaran digital yang dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat inklusi keuangan.
Dari sisi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi umat, seminar menghadirkan Dr. Ahmad Bashri, S.Pd., M.Si., Ketua PC ISNU Kota Surabaya. Kolaborasi digital diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek teknologi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku UMKM, serta pengembangan ekosistem ekonomi dan industri halal.
Dalam konteks tersebut, QRIS menjadi salah satu instrumen penting dalam mempertemukan berbagai kepentingan tersebut. QRIS memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital, serta membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan transaksi.
Bagi pemerintah daerah, digitalisasi pembayaran juga memiliki nilai strategis dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dan optimalisasi penerimaan daerah. Digitalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, maupun berbagai jenis penerimaan lainnya dapat memberikan pengalaman pembayaran yang lebih mudah sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan pemerintah daerah.
Seminar ini juga menegaskan bahwa transformasi digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah menyediakan kebijakan dan layanan publik, Bank Indonesia memperkuat ekosistem serta kebijakan sistem pembayaran, perbankan menyediakan infrastruktur dan inovasi layanan, sementara perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan berperan dalam meningkatkan literasi serta pemberdayaan masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, digitalisasi QRIS diharapkan tidak berhenti sebagai perubahan cara pembayaran, tetapi berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi daerah yang inklusif, inovatif, transparan, dan berdaya saing.
Kegiatan seminar dimoderatori oleh Dr. Anisa Fadilah Zustika, S.E., M.E. dan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi berbagai pihak dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital sekaligus mendorong terciptanya ekosistem perekonomian daerah yang semakin adaptif terhadap perubahan teknologi.
0 Komentar